MATA PELATIHAN WHOLE OF GOVERNMENT

WoG merupakan mata pelatihan dasar CPNS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MATA PELATIHAN WHOLE OF GOVERNMENT by Mind Map: MATA PELATIHAN WHOLE OF GOVERNMENT

1. Latsar CPNS

1.1. Pengampu

1.1.1. Dr. Ir. Sugiarto Sumas, MT

1.1.2. Widyaiswara Ahli Utama (IV/e)

1.1.3. [email protected]

1.2. Peserta

1.2.1. CPNS Kemrisetdikti

1.2.2. Angkatan 25 - 2019

1.2.3. Tahun 2019

2. Indikator Keberhasilan

2.1. Mampu menjelaskan konsep Whole of Government

2.2. Mampu menjelaskan penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi

2.3. Mampu menganalisis best practice penerapan WoG dalam pemberian pelayanan terintegrasi

3. Mengapa WoG penting?

3.1. TRIGATRA

3.1.1. Geografis

3.1.2. SDA

3.1.3. Demografis

3.2. PANCAGATRA

3.2.1. Ideologi

3.2.2. Politik

3.2.3. Sosial dan budaya

3.2.4. Pertahanan dan Keamanan

3.2.5. Ekonomi

3.3. Faktanya kualitas penduduk rendah, IPM rendah, pengangguran tinggi dan penduduk miskin banyak - Pemerintahan gagal ?

3.4. Potret Kemiskinan Di Indonesia#kisahibuponirah

4. Struktur Pemerintahan

4.1. MPR (Konstitutif)

4.2. Presiden (Eksekutif & legislatif)

4.3. DPR (Legislatif)

4.4. DPD (Legislatif)

4.5. BPK (Auditif)

4.6. MA (Yufdikatif)

4.7. MK (Yudikatif)

5. Satu Tujuan Bernegara

5.1. Melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia

5.2. Memajukan kesejahteraan umum

5.3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

5.4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

6. Konsep WoG

6.1. Definisi

6.1.1. Lembaga pelayanan publik yang bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebuah respons pemerintah yang terpadu terhadap satu masalah. Pendekatan dapat formal dan informal. Dapat fokus pada pengembangan kebijakan, manajemen program, dan penghantaran layanan. (Shergold & others, 2004)

6.2. Istilah lain

6.2.1. Policy Integration

6.2.2. Policy Coherence

6.2.3. Cross-cutting policy making

6.2.4. Policy Coordination

6.2.5. Cross Government

7. Public Administration Evolution

7.1. Own Public Administration (OPA) - Negara mengelola semua

7.1.1. Birokrasi Weber

7.1.1.1. Pembagian tugas / spesialisasi

7.1.1.2. Hirarki / kedinasan

7.1.1.3. Dokumen tertulis

7.1.2. Wilson memisahkan politik dan birokrasi

7.1.2.1. Politik

7.1.2.2. Birokrasi

7.1.3. Kegagalan Pemerintah

7.2. New Public Manajemen

7.2.1. Weberian tidak sesuai tuntutan zaman yang instan dan berkompetisi

7.2.2. Menekankan Efisiensi yang berdampak spesialisasi dan ego sektor, muncul siloisme

7.2.3. Kegagalan Pasar

7.3. Whole of Government (WoG)

7.3.1. Menekankan aspek kebersamaan, menghilangkan sekat sektoral yang terbangun dari NPM, pelayanan publik secara lintas batas dan lintas sektor

7.3.2. Melawan silo

7.3.2.1. Menghubungkan titik (conecting the dot)

7.3.2.2. Mengubah pengetahuan menjadi pengalaman (turning knowledge into experince)

7.3.2.3. Memberi nilai tambah dari kesendiriaan menjadi keterkaitan (giving added value from solitude to linkage / alliance)

7.3.3. Kategori hubungan

7.3.3.1. Koordinasi

7.3.3.1.1. Tipe

7.3.3.2. Integrasi

7.3.3.2.1. Tipe

7.3.3.3. Kedekatan dan pelibatan

7.3.3.3.1. Tipe

8. Penerapan WoG

8.1. Bentuk pelayanan

8.1.1. Administratif

8.1.1.1. KTP

8.1.2. Barang / prasarana

8.1.2.1. Jalan / jembatan

8.1.2.2. Listrik

8.1.2.3. Air minum

8.1.2.4. Enegi

8.1.3. Jasa

8.1.3.1. Angkutan

8.1.3.2. Pos dan telekomunikasi

8.1.3.3. Radio / televisi

8.1.3.4. Pendidikan

8.1.3.5. Kesehatan

8.1.4. Regulatif

8.1.4.1. Keputusan pengadilan

8.1.4.2. SK Hak

8.1.4.3. Akte

8.2. Pola Pelayanan

8.2.1. Teknis fungsional

8.2.1.1. www.bit.ly/teknisfungsional

8.2.2. Satu Atap

8.2.2.1. www.bit.ly/satu-atap

8.2.3. Satu Pintu

8.2.3.1. www.bit.ly/satu-pintu

8.2.4. Terpusat

8.2.4.1. www.bit.ly/terpusat

8.2.5. Elektronik

8.2.5.1. www.bit.ly/layanelektro

8.3. Tantangan

8.3.1. Kapasitas SDM dan institusi

8.3.2. Nilai dan budaya organisasi

8.3.3. Kepemimpinan

8.4. Dalam Aktualisasi CPNS

8.4.1. Kegiatan-kegiatan untuk pengembangan kebijakan

8.4.2. Kegiatan-kegiatan untuk manajemen program

8.4.3. Kegiatan-kegiatan untuk pengiriman layanan

9. Best Practice

9.1. Prasyarat

9.1.1. Cara kerja baru

9.1.2. Budaya dan filosofi

9.1.3. Collegate approach

9.1.4. Akuntabilitas dan insentif

9.2. Luar Negeri

9.2.1. Inggris

9.2.1.1. WoG Accounts

9.2.2. Australia

9.2.2.1. Cinterlink

9.2.3. Amerika Serikat

9.2.3.1. Integrated Portal www.usa.gov

9.2.4. Malaysia

9.2.4.1. One-day service, one-day delivery, no-wrong door

9.3. Dalam Negeri

9.3.1. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

9.3.2. Dispenda - pembayaran pajak kendaraan bermotor

9.3.3. PT. Kereta Api Indonesia - Revolusi perkeretaapian

9.3.4. Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

9.3.4.1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)

9.3.4.1.1. Lembaga Pemerintah Kunci

9.3.4.1.2. Lembaga Pemerintah Pendukung

9.3.4.1.3. Pengguna dan Testimoni

9.3.4.1.4. Bentuk layanan

9.3.4.1.5. Dasar Hukum

9.3.4.1.6. Tujuan Bersama

9.3.4.1.7. Latar Belakang

9.3.4.1.8. Problem dan Kelemahan

10. Harapan Peserta